Persyaratan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Badan

Persyaratan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Badan

Close
Jl. Ratna No.68 G, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80239
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Apabila Anda hendak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai Wajib Pajak, Anda harus mengisi Formulir Pendaftaran (untuk pendaftaran secara tertulis) dan melengkapi dokumen pendaftaran.

Persyaratan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Badan, dapat dibedakan menurut jenis Badannya.

Jenis Badan beserta contohnya adalah sebagai berikut:

1. Badan yang berorientasi pada profit

Contoh: PT, CV, Firma, Bank, Perusahaan Jasa Keuangan, Koperasi, dan lain-lain.

2. Badan yang tidak berorientasi pada profit (Nonprofit)

Contoh: Yayasan, NGO, Lembaga keagamaan, Perguruan Tinggi Swasta, Sekolah Swasta, dan lain lain.

3. Badan berbentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation)

Contoh: Joint Operation Perusahaan Konstruksi.

4. Badan yang merupakan cabang

Contoh: Bank ABC cabang Semarang, Cabang dari PT XYZ di kota Bandung, dan lain-lain.

 

Setelah anda menentukan jenis Badan tersebut, berikut dokumen yang harus dilampirkan.

1. Dokumen kelengkapan untuk Badan yang berorientasi pada profit.

A. Fotokopi:

a. Akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri; atau

b. Surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing;

B. Dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus Badan:

a. Bagi Warga Negara Indonesia, yaitu:

1. fotokopi KTP; dan

2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;

b. Bagi Warga Negara Asing, yaitu:

1. fotokopi paspor; dan.

2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dalam hal WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak;

C. surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.

 2. Dokumen kelengkapan untuk Badan yang tidak berorientasi pada profit (Nonprofit).

A. Dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus Badan:

a. Fotokopi KTP, dalam hal pengurus adalah WNI; atau

b. Fotokopi paspor pengurus, dalam hal pengurus adalah WNA;

B. Surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan tersebut dilakukan.

 3. Dokumen kelengkapan untuk Badan berbentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation).

A. Fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi;

B. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

C. Dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (joint operation):

a. Bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; atau

b. Bagi Warga Negara Asing, yaitu:

1. fotokopi paspor; dan

2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dalam hal Warga Negara Asing telah terdaftar sebagai Wajib Pajak;

D. Surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.

 4. Dokumen kelengkapan untuk Badan dengan status sebagai cabang.

A. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat atau induk; dan

B. Surat pernyataan bermeterai dari pimpinan cabang yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.

 

Sumber : https://pajak.go.id/id/syarat-pendaftaran-nomor-pokok-wajib-pajak-1

Join Discussion

blog comments powered by Disqus